Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Logo Kemenkopolhukam.png
Menteri
Tedjo Edhy Purdijatno
Sekretaris Kementerian
Langgeng Sulistiyono
Deputi
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Yoedhi Swastono
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Antonius Agus Sriyono
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Noor Rachmad
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Iskandar Sitompul
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Bambang Suparno
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Arief Poerboyo Moekiyat
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Agus Ruchyan Barnas
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
 · Kementerian Dalam Negeri
 ·
Kementerian Luar Negeri
 ·
Kementerian Pertahanan
 ·
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

 ·
Kementerian Komunikasi dan
Informatika

 ·
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

 ·
Badan Intelijen Negara
 ·
Kejaksaan Agung Indonesia
 ·
Tentara Nasional Indonesia
 ·
Kepolisian Negara Republik Indonesia
 ·
Lembaga Sandi Negara
 ·
Badan Koordinasi Keamanan Laut
Kantor pusat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Situs web
www.polkam.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (disingkat Kemenko Polhukam) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenkopolhukam dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Tedjo Edhy Purdijatno.

Tugas dan Fungsi[sunting | sunting sumber]

Tugas[sunting | sunting sumber]

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Fungsi[sunting | sunting sumber]

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

  1. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan
  2. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan
  3. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada dua poin di atas
  4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  6. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden

Koordinasi[sunting | sunting sumber]

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Luar Negeri
  3. Kementerian Pertahanan
  4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  7. Badan Intelijen Negara
  8. Kejaksaan Agung Indonesia
  9. Tentara Nasional Indonesia
  10. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  11. Lembaga Sandi Negara
  12. Badan Koordinasi Keamanan Laut

Struktur Organisasi[sunting | sunting sumber]

  1. Sekretariat Kementerian
    • Biro Perencanaan dan Organisasi
    • Biro Umum
    • Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
  2. Inspektorat
  3. Deputi
    • Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
    • Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
    • Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
    • Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
    • Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional
    • Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
    • Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur
  4. Staf Ahli
    • Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
    • Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional
    • Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah
    • Staf Ahli Bidang Perekonomian
    • Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan Teknologi
    • Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
    • Staf Ahli Bidang Sosial Budaya

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]