Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia
Logo Kemenkopolhukam.png
Gambaran umum
Bidang tugas Menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan
Susunan organisasi
Menteri Tedjo Edhy Purdijatno
Sekretaris Kementerian Langgeng Sulistiyono
Deputi Yoedhi Swastono
(Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri)
Antonius Agus Sriyono
(Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri)
Noor Rachmad
(Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia)
Iskandar Sitompul
(Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara)
Bambang Suparno
(Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional)
Arief Poerboyo Moekiyat
(Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa)
Agus Ruchyan Barnas
(Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur)
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kejaksaan Agung Indonesia
Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
LPNK yang dikoordinasikan
Badan Intelijen Negara
Lembaga Sandi Negara
Badan Koordinasi Keamanan Laut
Kantor pusat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Situs web
www.polkam.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (disingkat Kemenko Polhukam) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenkopolhukam dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Tedjo Edhy Purdijatno.

Tugas dan Fungsi[sunting | sunting sumber]

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

  1. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
  2. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
  3. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada dua poin di atas;
  4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
  6. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi[sunting | sunting sumber]

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Luar Negeri
  3. Kementerian Pertahanan
  4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  7. Badan Intelijen Negara
  8. Kejaksaan Agung Indonesia
  9. Tentara Nasional Indonesia
  10. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  11. Lembaga Sandi Negara
  12. Badan Koordinasi Keamanan Laut

Struktur Organisasi[sunting | sunting sumber]

  1. Sekretariat Kementerian
    • Biro Perencanaan dan Organisasi
    • Biro Umum
    • Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
  2. Inspektorat
  3. Deputi
    • Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
    • Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
    • Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
    • Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
    • Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional
    • Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
    • Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur
  4. Staf Ahli
    • Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
    • Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional
    • Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah
    • Staf Ahli Bidang Perekonomian
    • Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan Teknologi
    • Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
    • Staf Ahli Bidang Sosial Budaya

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]