Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Republik Indonesia
LOGO KEMENKOKESRA.png
Menteri
Puan Maharani
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
 • Kementerian Agama
 • Kementerian Kesehatan
 • Kementerian Sosial
 • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 • Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah
 • Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 • Kementerian Pemuda dan Olahraga
 • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kantor pusat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
Situs web
http://www.menkokesra.go.id/

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, (sebelumnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Kemenko PMK dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Puan Maharani.

Fungsi[sunting | sunting sumber]

Kantor Kemenko PMK
  1. Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penangulangan kemiskinan;
  2. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penangulangan kemiskinan;
  3. Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2;
  4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
  5. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas tertentu yang di berikan oleh presiden;
  7. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada presiden

Wewenang[sunting | sunting sumber]

  1. Penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga pemerintah di bidangnya.
  2. Perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya.
  3. Penyusunan rencana makro untuk menyinkrokan rencana dan program lembaga pemerintah di bidangnya.
  4. Penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari presiden di bidangnya.
  5. Penetapan putusan hasil koordinasi.

Koordinasi[sunting | sunting sumber]

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian Kesehatan
  3. Kementerian Sosial
  4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  5. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  7. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Struktur Organisasi[sunting | sunting sumber]

  1. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
  2. Deputi
    • Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial ( DEPUTI I )
    • Deputi Bidang KoordinasiPerlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat ( DEPUTI II )
    • Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana ( DEPUTI III )
    • Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama ( DEPUTI IV )
    • Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ( DEPUTI V )
    • Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak ( DEPUTI VI )
    • Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat ( DEPUTI VII )
  3. Staf Ahli
    • Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi
    • Staf Ahli Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi
    • Staf Ahli Bidang Multikulturalisme dan Resolusi Konflik
    • Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif
    • Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana
    • Staf Ahli Bidang Pencapaian Pembangunan Milenium
    • Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara
  4. Inspektorat

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]