Kartu Tanda Penduduk elektronik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Logo e-KTP

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.[1] Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP.[2][3]

Konsep[sunting | sunting sumber]

Secara sederhana, e-KTP berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-KTP. Lebih rincinya, menurut situs resmi e-KTP, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.[4]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:[4][5]

  1. Menghindari pajak
  2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota
  3. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya
  4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris)
  5. Memalsukan dan menggandakan ktp

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

Dasar hukum[sunting | sunting sumber]

  • Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa:[4]
"penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup".
Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
  • Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi:[4]
    • KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk
    • Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan
    • Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan
    • Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana
    • Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
    • Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri

Fungsi dan format e-KTP[sunting | sunting sumber]

Fungsi e-KTP[sunting | sunting sumber]

  1. Sebagai identitas jati diri[6]
  2. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya[6]
  3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP[6]
  4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan[6]

Format e-KTP[sunting | sunting sumber]

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas. Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak.[7] Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

  1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip[7]
  2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu[7]
  3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral)[7]
  4. Printing,yaitu pencetakan kartu[7]
  5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik[7]
  6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman[7]

e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan format seukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.[7]

Keunggulan dan kelemahan e-KTP[sunting | sunting sumber]

Keunggulan e-KTP[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di situs remi e-KTP, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di RRC dan India. e-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu identitas elektronik (e-IC) nya tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, e-IC hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (Unique Identification Data), sedangkan di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). UID diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program e-KTP di Indonesia dilaksanakan di lebih dari 6.214 kecamatan. Dengan demikian, e-KTP yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC dan UID India, karena e-KTP dilengkapi dengan biometrik dan chip.[8]

E-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya:[8]

  1. Identitas jati diri tunggal
  2. Tidak dapat dipalsukan
  3. Tidak dapat digandakan
  4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (E-voting)

Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib e-KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut:[7][8]

  1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
  2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
  3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Kelemahan e-KTP[sunting | sunting sumber]

Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, e-KTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang e-KTP tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (card reader). Akhirnya pihak pemegang e-KTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.[9]

Mendagri Gamawan Fauzi telah menyampaikan melalui surat edaran resmi nomor: No. 471.13/1826/SJ bahwa e-KTP tidak diperkenankan difotokopi untuk menghindari kesalahan fatal terkait pembacaan menggunakan card reader.[10]

Syarat dan prosedur pengurusan e-KTP[sunting | sunting sumber]

Syarat[sunting | sunting sumber]

  1. Berusia 17 tahun[8]
  2. Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/kelurahan[8]
  3. Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan[8]
  4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)[8]

Prosedur[sunting | sunting sumber]

Bagan prosedur pembuatan e-KTP[8]
  1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan
  2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean
  3. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan
  4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data
  5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung
  6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tandatangan
  7. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata
  8. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto,tanda tangan dan sidik jari
  9. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah pembuatan[8]

Perbedaan e-KTP dengan KTP Nasional[sunting | sunting sumber]

e-KTP tentu saja memiliki perbedaan dari KTP Nasional sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No. Jenis KTP Karakteristik Teknologi Validitas/Verifikasi Gambar
1

KTP Nasional 2004[11]

  • Foto dicetak pada kartu
  • Tanda tangan/ cap jempol
  • Data tercetak dengan komputer
  • Berlaku nasional
  • Tahan lebih lama (tidak mudah lecek)
  • Bahan terbuat dari plastik
  • Nomor serial khusus
  • Gulloche Pattrens pada kartu
  • Hanya untuk keperluan ID
  • Pemindaian foto dan tanda tangan/cap jempol
  • Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya
KTP Nasional[8]
2

E-KTP[11]

  • Foto dicetak pada kartu
  • Data tercetak dengan komputer
  • Berlaku nasional
  • Mampu menyimpan data
  • Data dibaca/ditulis dengan pembaca kartu (card reader)
  • Bahan terbuat dari PVC/PC
  • Nomor serial khusus
  • Gulloche Patterns pada kartu
  • Pemindaian foto dan tanda tangan/cap jempol
  • Terdapat mikrochip sebagai media penyimpan data
  • Menyimpan data sidik jari biometrik sebagai satu identifikasi unik personal
  • Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi.
  • Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya
  • Multi aplikasi
  • Diterima secara internasional
  • Tidak bisa dipalsukan/digandakan
  • Hanya satu kartu untuk satu orang
  • Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain)
  • Tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangat tinggi.
e-KTP[8]

Penerapan[sunting | sunting sumber]

Presiden SBY bersama Ibu Ani sedang membuat e-KTP di Cikeas

Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti peraturan UU nomor 35 tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Program e-KTP di Indonesia telah dimulai semenjak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan e-KTP nasional. Adapun kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta, dan Denpasar. Ditunjuknya empat kota ini sesuai dengan Surat Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri nomor 471. 13/ 3350/MD tentang pelaksanaan e-KTP berbasis NIK Nasional di empat kota percontohan tersebut. Sedangkan penerapan e-KTP secara nasional baru dimulai pada bulan Februari 2012, meliputi 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota pada tahun 2011 dan di 3886 di kecamatan dan 300 di kabupaten/kota pada tahun 2012.[12]

E-KTP sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pemanfaatan e-KTP diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan pelayanan publik.

Pencapaian[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah pencapaian pelaksanaan program e-KTP di beberapa provinsi di Indonesia.

Jawa Timur[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Timur, beberapa wilayah di Jawa Timur belum maksimal dalam pendataan untuk e-KTP karena banyak mesin foto untuk e-KTP bermasalah. Di Madiun misalnya, mesin fotonya rusak sehingga menghambat proses pembuatan e-KTP. Wilayah-wilayah yang belum maksimal dalam pendataan untuk e-KTP ini diantaranya Sidoarjo Ngawi, Sampang, Pamekasan, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Madiun, dan Surabaya.[13]

Sedangkan di Surabaya, tercatat bahwa dari 1,8 juta penduduk Surabaya yang wajib KTP, baru 1,5 juta yang sudah e-KTP. Jumlah ini setara dengan 80% dari keseluruhan jumlah penduduk Surabaya. Hal ini menandai keinginan Dispendukcapil Kota Surabaya mengejar target 100% untuk pelaksanaan e-KTP tersendat. Meski pelayanannya juga dibuka di pusat-pusat perbelanjaan, misalnya di Royal Plaza dan ITC Mega Grosir, tapi capaiannya belum tuntas. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya hari libur panjang dan adanya cuti bersama yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, tidak selesainya program e-KTP hingga 100% karena sebagian warga Surabaya ada yang bekerja di luar kota atau luar negeri. Bahkan, ada anak-anak pejabat yang sekolah di Eropa, Australia, Amerika dan lainnya sehingga mereka tidak bisa mengurus e-KTP.[14]

DKI Jakarta[sunting | sunting sumber]

Saat program e-KTP berakhir pada bulan April 2012, DKI Jakarta mampu memperoleh pencapaian 100 persen perekaman KTP elektronik atau e-KTP secara massal di Jakarta.[15] Dalam waktu sekitar enam bulan DKI Jakarta mampu merekam data 5,6 juta warganya.[16] Angka ini setara dengan jumlah warga di lima provinsi di Indonesia. Karena ada provinsi yang penduduknya hanya 1 juta. Atas prestasinya ini, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mendapat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada tanggal 30 April 2012.

Sumatera Barat[sunting | sunting sumber]

Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada 7 daerah di Sumatera Barat yang telah selesai melaksanakan program perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) fase pertama. Hasil yang dicapai dengan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota merupakan suatu prestasi.[17] Bahkan ada 2 daerah dari 9 kabupaten /kota di Sumatera Barat yang pencapaian perekaman e-KTP-nya melebihi target 100 persen, yakni Kota Padang Panjang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuh daerah lainnya, Kota Solok, Padang, Bukittinggi, dan Kabupaten Solok, Agam, Tanah Datar, Pasaman.[18]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Kepustakaan[sunting | sunting sumber]

  • Re Putra. Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. Universitas Islam Bandung. 2012
  • Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  • Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]