Kabupaten Enrekang

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kabupaten Enrekang
Lambang Kabupaten Enrekang.jpeg
Lambang Kabupaten Enrekang
Moto: Tana Rigalla' Tana Riabussungi


-
Peta lokasi Kabupaten Enrekang
Koordinat: 3º 14’36” LS dan 119º40’53” BT
Provinsi Sulawesi Selatan
Dasar hukum -
Tanggal -
Ibu kota Kota Enrekang
Pemerintahan
 - Bupati Drs. H. Muslimin Bando M.Pd
 - APBD -
 - DAU Rp. 436.542.180.000.-(2013)[1]
Luas ± 1.786.01 Km²
Populasi
 - Total 190.579 jiwa
 - Kepadatan -
Demografi
 - Kode area telepon 0420
Pembagian administratif
 - Kecamatan 12
 - Kelurahan 112 (17 kelurahan dan 95 desa)
 - Situs web http://www.enrekangkab.go.id/
Jembatan gantung di Enrekang di masa Hindia Belanda

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa.

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Sejarah terbentuknya Kabupaten Enrekang[sunting | sunting sumber]

Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU' yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT dan dari sinilah asal mulanya sebutan ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil ± 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km².

Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama MALEPONG BULAN, kemudian kerajaan ini bersifat MANURUNG dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi ”PITUE MASSENREMPULU”, yaitu:

  1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan
  2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa'
  3. Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa'
  4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla'
  5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa
  6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta'
  7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin

Pitu (7) Massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu' berubah nama menjadi Lima Massenrempulu' karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu'.

Akibat dari politik Devide et Impera, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (Korte Verkaling), dimana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa' dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah.

Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Massenrempulu' pada masa itu, yakni:

  1. Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu' pada Zaman penjajahan Belanda secara administrasi Belanda berubah menjadi Landshcap. Tiap Landschap dipimpin oleh seorang Arung (Zelftbesteur) dan dibantu oleh Sulewatang dan Pabbicara /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai Kontroleur. Federasi Lima Massenrempulu' kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi Onder Afdeling Enrekang yang dikepalai oleh seorang Kontroleur (Tuan Petoro).
  2. Pada zaman pendudukan Jepang (1941–1945), Onder Afdeling Enrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Bunkem Kanrikan.
  3. Dalam zaman NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu' kembali menjadi Onder Afdeling Enrekang.
  4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan Massenrempulu' berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA, yakni:
  • SWAPRAJA ENREKANG
  • SWAPRAJA ALLA
  • SWAPRAJA BUNTU BATU
  • SWAPRAJA MALUA
  • SWAPRAJA MAIWA

Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewadanaan Enrekang (5 SWAPRAJA) menjadi DASWATI II / DAERAH SWANTARA TINGKAT II ENREKANG atau KABUPATEN MASSENREMPULU'. (Perlu ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin karena latar belakang historisnya).[rujukan?]

Adapun pernyataan resolusi tesebut antara lain:

  • Pernyataan Partai/Ormas Massenrempulu' di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956.
  • Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh almarhum Drs. H.M. RISA
  • Resolusi HIKMA di Parepare pada tanggal 29 Nopember 1956
  • Resolusi Raja-raja (ARUM PARPOL/ORMAS MASSENREMPULU') di Kalosi pada tanggal 14 Desember 1956

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Daftar Kepala Daerah[sunting | sunting sumber]

Pada mula terbentuknya Kabupaten Enrekang yang telah mengalami beberapa kali pergantian Bupati sampai sekarang, antara lain:

  1. Periode 1960 - 1963 dijabat oleh ANDI BABBA MANGOPO
  2. Periode 1963 - 1964 dijabat oleh M. NUR
  3. Periode 1964 - 1965 dijabat oleh M. CAHTIF LASINY
  4. Periode 1965 - 1969 dijabat oleh BAMBANG SOETRESNA
  5. Periode 1969 - 1971 dijabat oleh ABD. RACHMAN, BA. dan Wakil Bupati H. ABD. MANAN MAPPASANDA
  6. Periode 1971 - …… dijabat oleh Drs. MAPPATOEROENG PARAWANSA (Pjs.)
  7. Periode 1971 - 1978 dijabat oleh MUCH. DAUD (± 2 tahun masa non fictive)
  8. Periode 1978 - 1983 dijabat oleh H. ABDULLAH DOLLAR, BA
  9. Periode 1983 - 1988 dijabat oleh M. SALEH NURDIN AGUNG
  10. Periode 1988 - 1993 dijabat oleh H. M. AMIN SYAM
  11. Periode 1993 - 1998 dijabat oleh H. ANDI RACHMAN
  12. Periode 1998 – 6 Oktober 2003 dijabat oleh Drs. H. IQBAL MUSTAFA dan Wakil Bupati Drs. ZAINI BADAWING
  13. Periode 2003 – 2008 dijabat oleh Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG dan Wakil Bupati H. MUH. LODY SINDANGAN, SH. M.Si
  14. Periode 2008 (Mei s/d Oktober 2008) dijabat oleh H. MUH. LODY SINDANGAN, SH. M.Si (Menjabat selama 5 bulan, menggantikan H. La Tinro La Tunrung yang ikut dalam pencalonan Bupati Periode 2008 - 2013)
  15. Periode 2008 - 2013 dijabat oleh Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG dan Wakil Bupati Drs. NURHASAN.
  16. periode 2013 - 2018 dijabat oleh Drs. H. Muslimin Bando M.Pd dan Wakil Bupati H. M. Amiruddin S.H. Dilantik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 9 Oktober 2013, di Lapangan Batili Abu Bakar Lambogo.

Pelantikan Bupati Enrekang yang pertama, yaitu pada tanggal 19 Pebruari 1960 ditetapkan sebagai hari terbentuknya Daerah Kabupaten Enrekang.

Daftar Ketua Legislatif[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah daftar Pimpinan Daerah dibidang Legistalif yang pernah menjabat di Kabupaten Enrekang sampai sekarang, yaitu:

  1. ANDI BABA MANGOPO (merangkap Bupati karena masih DPRD GR) Tahun 1960 – 1963
  2. ABD. RAHMAN, BA
  3. H. ARIFIN ALI
  4. MAHATMANTONG
  5. M. JAFAR
  6. IBRAHIM TAQWA
  7. H.M. MIEN KAMASE
  8. JAMALUDDIN TANTI
  9. M. SALEH NURDIN AGUNG sebagai Ketua dan Wakilnya MAYOR ABDUL LATIF
  10. H. ABD. SAMAD MANNAN sebagai Ketua dan Wakilnya MAYOR CHK HUSAIN GANTARAN, SH
  11. H.M. ALI RAHIM sebagai Ketua dan Wakilnya Drs. MUSTAFA CAWIDU dan LETKOL MUSTAFA BK
  12. Periode 1999 - 2004 sebagai Ketua H. JK. SAWATI dan Wakilnya adalah:[rujukan?]
  • Periode 1999 dijabat oleh MAYOR CHOIRI
  • Periode 1999 – 2004 dijabat oleh MAYOR CHOIRI dan H. ACHMAD ANGGORO
  • Periode 2004 – 2005 dijabat oleh SAFRUDDIN, SH dan H. ACHMAD ANGGORO
  • Periode 2005 - 2008 dijabat oleh H. AHMAD ANGGORO, SAFRUDDIN, SH dan Drs. H. MUSTAKIM

Daftar Kepala Pemerintahan Negeri[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah mantan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN), yaitu:

  • ABDUL HAKIM
  • ABDUL RAHMAN, BA
  • ABDUL MADJID PATTAROPURA
  • NUHUNG
  • ATJO

Daftar tokoh-tokoh masyarakat[sunting | sunting sumber]

Sesepuh yang mempelopori terbentuknya kabupaten enrekang. Antara lain:

  • H. ABD. MANAN MAPPASANDA (alm)
  • ACHMADI PARANDANGI,SE
  • Drs. H.M. RISA
  • Drs. H.M. THALA
  • H. ANDI SANTO (alm)
  • ANDI PALISURI
  • H.M. YASIN
  • ANDI MARAINTANG
  • ANDI BASO NUR RASYID
  • ANDI TAMBONE
  • BOMPENG RILANGI
  • ANRI ENRENG
  • ABDUL RAHMAN, BA
  • PROF. DR. H.M. SYUKUR ABDULLAH (alm)

Pembagian wilayah administratif[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 Sulawesi terpecah dan sebagai pecahannya meliputi Administrasi Parepare yang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Parepare lama, dimana kewedanaan Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu daerah di antara 5 (lima) Kewedanaan lainnya.

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi) atau daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka Kabupaten Parepare lama terpecah menjadi 5 (lima) DASWATI II, yaitu:

  1. DASWATI II ENREKANG
  2. DASWATI II SIDENRENG RAPPANG
  3. DASWATI II BARRU
  4. DASWATI II PINRANG
  5. DASWATI II PARE PARE

Kelima gabungan dearah tersebut dari dulu dikenal dengan nama Afelling Parepare.

Dengan terbentuknya DASWATI II Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 19 Februari 1960, H. ANDI BABBA MANGOPO dilantik sebagai Bupati yang pertama dan ditetapkan sebagai hari terbentuknya DASWATI II Enrekang atau Kabupaten Enrekang.

Sehubungan dengan ditetapkannya Perda Nomor: 4, 5, 6 dan 7 tahun 2002 pada tanggal 20 Agustus 2002 tentang pembentukan 4 (empat) Kecamatan Definitif dan Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2006 tentang pembentukan 2 kecamatan sehingga pada saat ini di Kabupaten Enrekang telah memiliki 12 (dua belas) kecamatan yang defenitif, yaitu:

Selanjutnya dari 12 (dua belas) kecamatan defenitif terdapat 112 (seratus dua belas) desa/kelurahan, yaitu 17 kelurahan dan 95 desa. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2008 berjumlah sekitar 186.810 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 93.939 jiwa dan perempuan sebanyak 92.871 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 43.062.[rujukan?]

Penutup[sunting | sunting sumber]

Seluruh masyarakat MASSENREMPULU dimana saja berada diharapkan tetap menjaga budaya MASSENREMPULU sebagai modal dasar pembangunan dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mewujudkan predikat atau gelar yang pernah diberikan oleh raja-raja dari Bugis yang diungkapkan dalam Bahasa Bugis, bahwa:

  • NAIYYA ENREKANG TANA RIGALLA, LIPU RIONGKO TANA RIABBUSUNGI
  • NAIYYA TANAH MAKKA TANAH MAPACCING MASSENREMPULU
  • NAIYYA TANAH ENREKANG TANAH SALAMA

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses 2013-02-15.