Jamkesmas

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Jamkesmas ( akronim dari Jaminan Kesehatan Masyarakat ) adalah sebuah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.Program ini dijalankan oleh Departemen Kesehatan sejak 2008[1]. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk : 1) mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah; 2) agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin

Pada tahun 2009 program ini mendanai biaya kesehatan untuk 76,4 juta penduduk[2], jumlah ini termasuk sekitar 2,650 juta[2][3] anak terlantar, penghuni panti jompo, tunawisma dan penduduk yang tidak memiliki kartu tanda penduduk

Data Jamkesmas
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah Penduduk sasaran (juta) 36,14[4] 60[4] 76,4[4] 76,4[5] 76,4[6][7]. 76,4[8]
Anggaran ( Rp Triliun ) 2,23[4] 2,6[9] lihat juga [10] 3,526[4] (2,8)[9] lihat juga [11] 4,7[4] (3,6)[12] lihat juga [13] 3,6[14]lihat juga [15] 5,1 [16]lihat juga[17]

Peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas tersebut meliputi :

a. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota mengacu pada:

  1) Data masyarakat miskin sesuai dengan data BPS 2008 dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang telah lengkap
     dengan nama dan alamat yang jelas (by name by address).
  2) Sisa kuota: total kuota dikurangi data BPS 2008 untuk kabupaten/kota setempat yang ditetapkan sendiri oleh  kabupaten/kota setempat lengkap dengan nama dan alamat (by name by address) yang jelas.

b. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas. c. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak memiliki kartu Jamkesmas. d. Masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana Pasca Tanggap Darurat. Tata laksana pelayanan diatur dengan petunjuk teknis (juknis) tersendiri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara e. Ibu hamil dan melahirkan serta bayi yang dilahirkan (sampai umur 28 hari) yang tidak memiliki jaminan kesehatan f. Penderita Thalassaemia Mayor yang sudah terdaftar pada Yayasan Thalassaemia Indonesia (YTI) atau yang belum terdaftar namun telah mendapat surat keterangan Direktur RS sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia [18]

Fasilitas Kesehatan/Pemberi Pelayanan Kesehatan yang telah memberi pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmas membuat pertanggungjawaban Dana pelayanan kesehatan dengan menggunakan Software INA-CBG’s dan selanjutnya diverifikasi oleh Verifikator Independen Jamkesmas

Catatan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusat (6 Mei 2011). "Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2011" (pdf). Kementerian Kesehatan RI. hlm. 4. Diakses Juni 2011. 
  2. ^ a b Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusat (Januari 2009). "Lampiran 1 Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2009" (pdf). Departemen Kesehatan RI. hlm. 1. Diakses 20 Februari 2010. 
  3. ^ Dr Kuwat. "Evaluasi Jamkesmas 2009 dan arah kebijakan penyelenggaraan Jamkesmas di puskesmas dan jaringanya tahun 2010" (ppt). Departemen Kesehatan RI. hlm. 4. Diakses 21 Februari 2010. 
  4. ^ a b c d e f (Inggris) Mukti, Ali Ghufron (6-8 Agustus 2008). "Health insurance for the poor" (pdf). Health system strengthening using primary health care approach. Organisasi Kesehatan Dunia. hlm. 5. Diarsipkan dari aslinya tanggal 8 November 2008. Diakses 4 Februari 2010. 
  5. ^ Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusat (6 Februari 2008). "Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008" (pdf). Departemen Kesehatan RI. hlm. 9. Diakses 20 Februari 2010. 
  6. ^ Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusat (Januari 2009). "Lamp1 data gakin 2009" (pdf). Departemen Kesehatan RI. hlm. 1. Diakses 20 Februari 2010. 
  7. ^ Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusat (Januari 2009). "manlak update 2009 revisi" (pdf). Departemen Kesehatan RI. hlm. 1. Diakses 20 Februari 2010. 
  8. ^ Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (16-18 November 2009). "Jamkesmas 2010" (ppt). hlm. 26. Diakses 21 Februari 2010. 
  9. ^ a b Setyarso, Budi; Wahyu Dhyatmika, Imron Rosyid, Kukuh SW, Mochtar Touwe, Syaiful Amin (8 Oktober 2007). "Lampu kuning asuransi kaum papa". Majalah Tempo. Diakses 21 Februari 2010. 
  10. ^ Direktorat Jenderal Anggaran (30 November 2005). "Perpres 73 tahun 2005 Rincian APBN tahun 2006 Lampiran 3 program kegiatan dan fungsi" (pdf). Departemen Keuangan RI. hlm. 82. Diakses 20 Februari 2010. 
  11. ^ Direktorat Jenderal Anggaran (30 November 2006). "Perpres 93 tahun 2006 Rincian APBN tahun 2007" (pdf). Departemen Keuangan RI. hlm. 74. Diakses 20 Februari 2010. 
  12. ^ Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (november 2009). "Evaluasi penyelengaraan Jamkesmas 2009" (pdf). Departemen Kesehatan RI. hlm. 9. Diakses 20 Februari 2010. 
  13. ^ Direktorat Jenderal Anggaran (30 November 2008). "Perpres 105 tahun 2007 Rincian APBN tahun 2008" (pdf). Departemen Keuangan RI. hlm. 90. Diakses 20 Februari 2010. 
  14. ^ Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (november 2009). "Evaluasi penyelengaraan Jamkesmas 2009" (pdf). Departemen Kesehatan RI. hlm. 10. Diakses 20 Februari 2010. 
  15. ^ Direktorat Jenderal Anggaran (29 November 2008). "Perpres 72 tahun 2008 Rincian APBN tahun 2009" (pdf). Departemen Keuangan RI. hlm. 89. Diakses 20 Februari 2010. 
  16. ^ Dewanto, Nugroho; Sapto Pradityo, dan Irfan Budiman (1 Maret 2010). "Biaya akibat rokok sekitar Rp 22 triliun". Majalah Tempo. Diakses 2 April 2010. 
  17. ^ Direktorat Jenderal Anggaran (27 November 2009). "Perpres 51 tahun 2009 Lampiran 3 Rincian APBN tahun 2010" (pdf). Departemen Keuangan RI. hlm. 62. Diakses 21 Februari 2010. 
  18. ^ Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusat (6 Mei 2011). "Pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2011" (pdf). Kementerian Kesehatan RI. hlm. 4. Diakses Juni 2011.