Istana Presiden Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Indonesia tercatat memiliki enam istana kepresidenan yakni :

Dari Sejarahnya, Istana Merdeka, Istana Negara, Gedung Agung, Istana Cipanas, dan Istana Bogor dibangun pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Istana Tampaksiring dibangun pada masa Presiden Soekarno.

Karena pemerintahan Republik Indonesia sejak pengakuan kedaulatan berpusat di Jakarta, maka Istana yang sering digunakan adalah Istana Negara dan kadang-kadang Istana Merdeka yang dulu dikenal dengan Istana Gambir. Baik untuk pemerintahan maupun upacara maupun acara resmi kenegaraan. Selain berfungsi sebagai kantor, Istana Negara digunakan sebagai kediaman Presiden yang sebelumnya merupakan kediaman Gubernur Jendral Hindia Belanda dan Panglima pendudukan Jepang. Sejak Indonesia merdeka tercatat Presiden Soekarno (sejak tahun 1950, sebelumnya di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56, dan di Gedung Agung Yogyakarta), Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Presiden Soeharto dan Presiden B.J.Habibie lebih sering menggunakan Bina Graha sebagai ruang kerjanya. Presiden Soeharto sendiri memilih tinggal di Jalan Cendana sementara Presiden B.J.Habibie tinggal di kawasan Patra Kuningan. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, ruang kerja presiden pindah di Istana Negara dengan alasan karena Bina Graha berada di Jalan Veteran yang lalu lintasnya ramai sehingga mengganggu, selain pertimbangan keamanan. Bina Graha sendiri diubahfungsinya menjadi Museum Istana. Untuk kediamannya, Presiden Megawati memilih tinggal di kediamannya di Jalan kebagusan atau Jalan Teuku Umar.

Istana Bogor jarang digunakan sebagai tempat kantor kepresidenan. Pernah digunakan ketika ada acara acara kenegaraan seperti Konfrensi Tingkat Tinggi APEC 1996. Sedangkan Istana Cipanas, Istana Tampaksiring dan Gedung Agung digunakan sebagai tempat peristirahatan atau acara acara informal kenegaraan.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda,khususnya pada tahun 1920-1930'an pusat pemerintahan yang berada di Batavia (Jakarta) dianggap tidak ideal khususnya dari segi pertahanan dan militer serta agar pemerintah Hindia Belanda dapat bertindak "lebih independen". Untuk itu dicari daerah yang dianggap cocok sebagai Ibukota pemerintahan selain Bogor. Pilihan tersebut jatuh ke kota Bandung ditambah letaknya yang strategis (dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 709 meter di atas permukaan laut). Sehingga pemerintah Hindia Belanda membangun pusat pusat militer, pos dan telekomunikasi di sana ditambah mulai maraknya pusat pusat perdagangan di sana. Untuk mempersiapkan kota Bandung sebagai ibukota, dibangunlah Gedung Sate, dan gedung lainnya seperti Gedung Merdeka. Namun karena dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda di Den Haag serta pecahnya Perang Dunia II, rencana itu dibatalkan.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]