Hukum internasional umum

Hukum internasional umum mengacu pada struktur dan tata tertib negara berdaulat; entitas yang mirip, seperti Takhta Suci; dan organisasi antarpemerintah. Dalam arti luas, hukum internasional juga dapat memengaruhi perusahaan multinasional dan individu, dampak yang terus berubah di luar interpretasi dan penegakan hukum. Hukum internasional umum semakin sering digunakan dan dianggap penting pada abad ke-21 seiring meningkatnya perdagangan global, kerusakan lingkungan global, kesadaran pelanggaran hak asasi manusia, percepatan transportasi internasional, dan ledakan komunikasi global.

Bidang studi ini menggabungkan dua cabang utama, hukum negara (jus gentium) dan perjanjian dan konvensi internasional (jus inter gentes).

Ahli hukum Italia Sir Alberico Gentili merupakan orang pertama yang berkarya di bidang hukum internasional umum. Bidang ini berbeda dengan hukum internasional swasta yang mengacu pada penyelesaian konflik hukum. Dalam arti luas, hukum internasional "terdiri dari aturan dan prinsip penerapan umum terkait tata tertib negara dan organisasi antarpemerintah beserta hubungannya inter se, serta sebagian hubungannya dnegan masyarakat, baik hubungan yang bersifat alamiah atau yuridis."^[1]

Hubungan internasional[sunting | sunting sumber]

Wilayah dan laut[sunting | sunting sumber]

Sengketa wilayah
Libya v Chad [1994] ICJ 1
United Kingdom v Norway [1951] ICJ 3, kasus perikanan, terkait batas yurisdiksi Norwegia dengan perairan sekitarnya
Peru v Chile [2014], sengketa perairan internasional
Bakassi case [2002] ICJ 2, antara Nigeria dan Kamerun
Burkina Faso-Niger frontier dispute case [2013]
Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa
Corfu Channel Case [1949] ICJ 1, Britania menuntut Albania atas kerusakan kapalnya di perairan internasional. Putusan ICJ pertama.
France v United Kingdom [1953] ICJ 3
Germany v Denmark and the Netherlands [1969] ICJ 1, klaim landas kontinen Laut Utara oleh Jerman.
Case concerning maritime delimitation in the Black Sea (Romania v Ukraine) [2009] ICJ 3

Organisasi internasional[sunting | sunting sumber]

Kebijakan sosial dan ekonomi[sunting | sunting sumber]

Netherlands v Sweden [1958] ICJ 8, Sweden memiliki yurisdiksi atas kebijakan asuhannya, artinya hukum Swedia membatalkan hukum asuhan Belanda yang bertentangan.
Liechtenstein v Guatemala [1955] ICJ 1, pengakuan kewarganegaraan Mr. Nottebohm, berkaitan dengan perlindungan diplomatik.
Italy v France, United Kingdom and United States [1954] ICJ 2

Hak asasi manusia[sunting | sunting sumber]

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal
Croatia–Serbia genocide case [2014], pertentangan klaim genosida
Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro [2007] ICJ 2

Tenaga kerja[sunting | sunting sumber]

Templat:Glist global labour

Pembangunan dan keuangan[sunting | sunting sumber]

Hukum lingkungan[sunting | sunting sumber]

Protokol Kyoto

Perdagangan[sunting | sunting sumber]

Organisasi Perdagangan Dunia

Konflik dan militer[sunting | sunting sumber]

Perang dan konflik bersenjata[sunting | sunting sumber]

Kemanusiaan[sunting | sunting sumber]

Konvensi Jenewa Pertama 1949, Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (pertama diadopsi tahun 1864)
Konvensi Jenewa Kedua 1949, Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (pertama diadopsi tahun 1906)
Konvensi Jenewa Ketiga 1949, Treatment of Prisoners of War, diadopsi tahun 1929, mengikuti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907.
Konvensi Jenewa Keempat 1949, Protection of Civilian Persons in Time of War.

Hukum pidana internasional[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

^ "Columbia Law School, McKeever, 2003 — Definition of International Law". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-03-09. Diakses tanggal 2015-06-07.
^ "OHCHR". Web.archive.org. 30 May 2008. Archived from the original on 2008-05-30. Diakses tanggal 9 October 2011. Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)
^ "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women". United Nations. Diakses tanggal 9 October 2011.
^ "Convention on the Rights of Persons with Disabilities". United Nations. 30 March 2007. Diakses tanggal 9 October 2011.

Referensi[sunting | sunting sumber]

I. Brownlie, Principles of Public International Law (7th edn Oxford University Press 2008) ISBN 0-19-926071-0
Dominique Carreau, Droit international, Pedone, 10e édition, 2009 ISBN 978-2-233-00561-8.
P.-M. Dupuy & Y. Kerbrat, "Droit international public" (10th ed., Paris, Dalloz, 2010) ISBN 978-2-247-08893-5
E. Lawson, and ML Bertucci, Encyclopedia of human rights (2nd edn Taylor & Francis 1996)
E. Osmanczyk, The encyclopedia of the United Nations and international relations (Taylor & Francis 1990)
M. N. Shaw, International Law (5th edn Cambridge University Press 2003)
Rafael Domingo Osle, The New Global Law (Cambridge University Press 2010)

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Public International Law – Resources Diarsipkan 2014-04-13 di Wayback Machine.
A Brief Primer on International Law Diarsipkan 2016-11-10 di Wayback Machine. With cases and commentary. Nathaniel Burney, 2007.
American Society of International Law – 100 Ways International Law Shapes Our Lives Diarsipkan 2010-06-15 di Wayback Machine.
Department of Public International Law, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Diarsipkan 2012-05-15 di Wayback Machine.
American Society of International Law – Resource Guide (Introduction) Diarsipkan 2007-09-11 di Wayback Machine.
International Law Details
International Law Observer – Blog dedicated to reports and commentary on International Law
Official United Nations website
Official UN website on International Law
Official website of the International Court of Justice
Opinio Juris – Blog on International Law and International Relations
United Nations Treaty Collection Diarsipkan 2010-05-26 di Wayback Machine.
UN – Audiovisual Library of International Law
The European Institute for International Law and International Relations Diarsipkan 2010-12-21 di Wayback Machine.
Public International Law as a Form of Private Ordering
Public International Law, Research Guide Diarsipkan 2021-04-21 di Wayback Machine., Peace Palace Library
UNOG Library - Legal Research Guide

[1] "Columbia Law School, McKeever, 2003 — Definition of International Law". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-03-09. Diakses tanggal 2015-06-07.

[2] "OHCHR". Web.archive.org. 30 May 2008. Archived from the original on 2008-05-30. Diakses tanggal 9 October 2011. Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)

[3] "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women". United Nations. Diakses tanggal 9 October 2011.

[4] "Convention on the Rights of Persons with Disabilities". United Nations. 30 March 2007. Diakses tanggal 9 October 2011.

[1]

[2]

[3]

[4]

l b s Hukum pidana internasional
Sumber	Hukum internasional wajib Jus cogens Konvensi Den Haag Konvensi Geneva Piagam Nuremberg Prinsip Nuremberg Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi Genosida Konvensi Melawan Penyiksaan Statuta Roma
Kejahatan terhadap hukum internasional	Kejahatan terhadap kemanusiaan Kejahatan terhadap perdamaian Kejahatan apartheid Genosida Pembajakan Perdagangan budak Kejahatan perang Perang agresi
Pengadilan internasional (menurut urutan pendirian)	International Military Tribunal (Nuremberg Trials) International Military Tribunal for the Far East International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia International Criminal Tribunal for Rwanda Special Court for Sierra Leone International Criminal Court Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Special Panels of the Dili District Court Special Tribunal for Lebanon Mechanism for International Criminal Tribunals
Sejarah	Daftar penjahat perang Daftar penjahat perang yang diadili
Konsep terkait	Hukum perang Perintah tertinggi Tanggung jawab komando Upaya kejahatan bersama Yurisdiksi universal

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal