Fadli Zon

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
H.
Fadli Zon
S.S, M.Sc
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Bidang Politik dan Keamanan
Petahana
Mulai menjabat
2 Oktober 2014
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
Ketua DPR Setya Novanto
Didahului oleh Priyo Budi Santoso
Informasi pribadi
Lahir 1 Juni 1971 (umur 43)
Bendera Indonesia Jakarta, Indonesia
Kebangsaan Bendera Indonesia Indonesia
Partai politik Partai Gerindra
Anak Shafa Sabila Fadli
Zara Saladina Fadli
Alma mater Universitas Indonesia
London School of Economics and Political Science
Profesi Politikus
Agama Islam

Fadli Zon, SS, M.Sc (lahir di Jakarta, Indonesia, 1 Juni 1971; umur 43 tahun) adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 - 2019.[1] Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) dan Master of Science (M.Sc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris. Kini sedang menempuh S3 di Program Studi Sejarah FIB UI. Aktivis mahasiswa awal 1990-an ini punya segudang kesibukan, selain aktif dibidang budaya, politik, jurnalistik, serta bisnis, Fadli Zon juga aktif menjadi pengajar di FIB UI.

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Fadli Zon lahir di Jakarta, dan merupakan putera pertama dari tiga bersaudara pasangan Zon Harjo dan Ellyda Yatim.[2] Kedua orang tuanya berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Minangkabau.[2] Fadli Zon menghabiskan masa kecilnya dan menyelesaikan pendidikan dasar di desa Cisarua, Bogor.[2] Ia melanjutkan pendidikan SMP-nya di Gadog, Bogor, dan kemudian pindah ke Jakarta.[2] Fadli belajar selama dua tahun di SMA Negeri 31, Jakarta Timur, sebelum akhirnya mendapat beasiswa dari AFS (American Field Service) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat dan lulus dengan predikat summa cum laude.[2]

Fadli kemudian melanjutkan studinya di program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (FIB UI).[3]. Semasa kuliah, Fadli aktif di berbagai organisasi, baik intra maupun ekstra kampus.[2] Ia pernah menjadi Ketua Biro Pendidikan Senat Mahasiswa FSUI (1992-1993), Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI (1993), Ketua Komisi Hubungan Luar Senat Mahasiswa UI (1993-1994).[2] Ia aktif dalam kehidupan politik kampus dengan memimpin berbagai demonstrasi dan menghidupkan kelompok-kelompok studi di dalam kampus UI era awal 1990-an.[2] Selain itu, ia juga bergabung dengan Teater Sastra UI.[2] Di luar kampus, ia pernah menjadi Sekjen dan Presiden Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) pada 1993-1995, pengurus pusat KNPI (1996-1999), pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam (1996-1999), dan anggota Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) sejak 1996.[2]

Pada tahun 1994, Fadli Zon terpilih menjadi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) I Universitas Indonesia dan Mahasiswa Berprestasi III tingkat Nasional dan memimpin delegasi mahasiswa Indonesia dalam ASEAN Varsities Debate IV (1994) di Malaysia.[2] Pada tahun 2002, ia mengenyam pendidikan di London School of Economics and Political Science (LSE) di bawah bimbingan John Harriss dan Robert Wade.[2]

Fadli Zon dikaruniai dua anak, Shafa Sabila Fadli (13 tahun) dan Zara Saladina Fadli (6 tahun).[2]

Sebagai Wakil Ketua DPR (2014-2019)[sunting | sunting sumber]

Pencalonan dan pengangkatan[sunting | sunting sumber]

Fadli Zon diangkat sebagai wakil ketua DPR pada 2 Oktober 2014.[4] Pemilihan ketua dan 5 wakil ketua DPR sendiri dilakukan pascapelantikan dan sumpah jabatan 555 Anggota DPR periode 2014-2019 di ruang paripurna Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, MPR RI.[4] Sistem yang digunakan untuk pemilihan mengacu pada UU MD3, yang mewajibkan Ketua DPR dan wakilnya diajukan dalam satu paket oleh fraksi-fraksi di DPR.[4] Fadli Zon masuk dalam paket yang diajukan oleh lima fraksi dalam Koalisi Merah Putih yaitu Partai Golkar, Gerindra, PKS, PPP, Partai Demokrat, dan PAN, dengan pimpinan Setya Novanto.[4] Meski sempat diwarnai kericuhan, paket ketua dan wakil ketua dari Koalisi Merah Putih ini akhirnya terpilih secara aklamasi dan tanpa paket saingan, dan dilantik oleh ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di hari yang sama malam harinya.[5]

Kasus penghinaan Joko Widodo oleh Muhammad Arsyad Assegaf[sunting | sunting sumber]

Pada 23 Oktober 2014, Muhammad Arsyad Assegaf, seorang asisten tukang sate warga Ciracas, Jakarta Timur, ditahan Bareskim Polri atas tuduhan pornografi, penghinaan, dan perbuatan tidak menyenangkan dengan melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, Pasal 27, 45, 32, 35, 36, 51 UU ITE atas tindakannya mengunggah gambar hasil suntingan yang menunjukkan Presiden Joko Widodo sedang beradegan seksual dengan mantan presiden Megawati Soekarnoputri di media sosial.[6][7]

Fadli Zon merespon dengan mengunjungi keluarga Muhammad Arsyad dan menyatakan ingin membantu proses penangguhan Arsyad yang ketika itu sudah ditahan, dengan menyiapkan tim pengacara.[8]. Sebelum bertemu dengan petugas kepolisian, Fadli Zon memberikan pernyataan bahwa pemerintah tidak seharusnya mengkriminalisasi wong cilik, dan hukum harus bisa tegas kepada siapa pun yang melanggar, baik wong cilik maupun pejabat tinggi negara.[9] Di hari yang sama, ia dan keluarga Arsyad mengunjungi Arsyad di Bareskim dan menyampaikan bahwa kasus ini berlebihan dan merupakan bentuk politisasi hukum.[10]

Setelah rapat dengan petugas kepolisian selesai, Fadli Zon mengubah pandangannya dan menyatakan bahwa polisi telah bekerja sebagaimana mestinya.[11] Fadli Zon menyatakan bahwa ia menanyakan perkembangan kasus-kasus yang ia laporkan sebelumnya, dan menyatakan bahwa polisi telah memproses kasus-kasus tersebut.[11]

Pandangan terhadap kenaikan harga BBM November 2014[sunting | sunting sumber]

Pada bulan November 2014, Pemerintahan Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan harga BBM dari Rp.6.500 menjadi Rp.8.500 per liter.[12] Menanggapi hal ini, Fadli menyatakan bahwa argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM dangkal.[13] Fadli menganggap kebijakan ini tidak tepat dan pertama kali dalam sejarah harga BBM dinaikan saat harga minyak dunia turun.[13] Fadli menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mencari jalan pintas dalam mengelola negara, padahal ada cara lain untuk menyejahterakan rakyat tanpa mengurangi subsidi BBM.[14] Ia menilai bahwa harga BBM di Singapura Rp.8.000 lebih murah dibandingkan di Indonesia.[14]


Referensi[sunting | sunting sumber]

Daftar pustaka[sunting | sunting sumber]