Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Dewan Pertimbangan Presiden
Republik Indonesia
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Singkatan Wantimpres
Didirikan 10 April 2007
Dasar hukum pendirian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006
Struktur
Ketua Wantimpres Emil Salim
Sekretaris Wantimpres Subiyantoro
Kantor pusat
Jalan Veteran III Jakarta Pusat
DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
www.wantimpres.go.id

Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Wantimpres pertama kali dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah Perubahan Ke-4 UUD 1945.

Kedudukan[sunting | sunting sumber]

Landasan konstitusional Wantimpres adalah Pasal 16 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.[1]

Tugas, Hak dan Kewajiban[sunting | sunting sumber]

Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut Wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.

Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wantimpres, masing-masing Anggota Wantimpres, dibantu oleh satu orang Sekretaris Anggota Wantimpres. Sekretaris Anggota Wantimpres mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau telaahan berdasarkan keahliannya kepada Anggota Wantimpres yang dibantunya. Akan tetapi, Sekretaris Anggota Wantimpres tidak dapat bertindak atas nama dan/atau mewakili Wantimpres.[2]

Anggota[sunting | sunting sumber]

Anggota Wantimpres berjumlah 9 orang, dimana salah satunya merangkap sebagai ketua. Jabatan ketua dapat dijabat secara bergantian oleh para anggota. Anggota Wantimpres diangkat paling lambat 3 bulan sejak pelantikan presiden, dan berakhir masa jabatannya bersamaan dengan masa jabatan presiden atau karena diberhentikan oleh presiden.

Periode 2007–2009[sunting | sunting sumber]

Dewan Pertimbangan Presiden periode pertama diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Keputusan Presiden Nomor 28/M Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 dan dilantik pada 10 April 2007 dengan Ali Alatas sebagai Ketua. Karena wafat saat menjabat, TB Silalahi menggantikan posisi Ali Alatas sebagai Ketua Wantimpres.[3] Berikut daftar Anggota Wantimpres terdiri dari:[4]

Bidang N a m a
Hubungan Internasional Ali Alatas (Ketua)
Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Emil Salim
Politik Rachmawati Soekarnoputri
Ekonomi Syahrir
Kehidupan Beragama Ma'ruf Amin
Pertahanan dan Keamanan TB Silalahi
Hukum Adnan Buyung Nasution
Sosial dan Budaya Subur Budhisantoso
Pertanian Radi A Gani

Periode 2010 - 2012[sunting | sunting sumber]

Pada 25 Januari 2010, Presiden SBY melantik anggota Wantimpres baru yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2010. Mereka adalah:[5]

Bidang Nama
Hubungan Internasional Hassan Wirajuda
Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Emil Salim (Ketua)
Politik Ryaas Rasyid
Ekonomi Ginandjar Kartasasmita
Kehidupan Beragama Ma'ruf Amin
Pertahanan dan Keamanan Widodo Adi Sutjipto
Hukum Jimly Asshiddiqie
Sosial dan Budaya Meutia Hatta
Kesehatan Siti Fadilah
Pertanian Ma'ruf Amin

Periode 2012 - 2014[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan Keppres No. 2/M Tahun 2012, anggota wantimpres adalah:[6]

Bidang N a m a
Ekonomi dan Lingkungan hidup Emil Salim (Ketua)
Hubungan antar agama Ma'ruf Amin
Pendidikan dan Kebudayaan Meutia Hatta Swasono
Pembangunan dan Otonomi daerah Ginandjar Kartasasmita
Pertahanan dan Keamanan Widodo A. S.
Hubungan luar negeri dan Internasional Hassan Wirajuda
Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Ryaas Rasyid
Kesejahteraan rakyat Siti Fadilah Supari
Hukum dan Hak Asasi Manusia Albert Hasibuan

Lihat Juga[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden". Dewan Pertimbangan Presiden. Diakses 13 Desember 2014. 
  2. ^ "Tugas, Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan Presiden". Dewan Pertimbangan Presiden. Diakses 13 Desember 2014. 
  3. ^ "Mekanisme Pemekaran Daerah Perlu Diubah". Berita Sore. 25 Februari 2009. 
  4. ^ Presiden Terima Anggota Wantimpres
  5. ^ Pelantikan Wantimpres: "Lingkaran Dalam" Presiden Bertambah
  6. ^ www.wantimpres.go.id