Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia
Kemenkominfo.svg
Menteri
Rudiantara
Kantor pusat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, 10110
Situs web
http://www.kominfo.go.id/

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo atau Kemkominfo) (sebelumnya bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rudiantara.

Tugas & Fungsi[sunting | sunting sumber]

Tugas[sunting | sunting sumber]

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.[1]

Fungsi[sunting | sunting sumber]

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi[1]:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
  2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan
  5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Struktur organisasi[sunting | sunting sumber]

Struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 adalah [1]:

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
  3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
  4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
  5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
  6. Inspektorat Jenderal;
  7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  8. Staf Ahli Bidang Hukum;
  9. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
  10. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa;
  11. Staf Ahli Bidang Teknologi; dan
  12. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]