Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Logo Kemenkumham.svg
Didirikan 19 Agustus 1945
Menteri
Yasonna Laoly
Sekretaris Jenderal
Y. Ambeg Paramarta
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan Wicipto Setiadi
Administrasi Hukum Umum Harkristuti Harkrisnowo
Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat
Imigrasi Bambang Irawan
Hak Kekayaan Intelektual Ahmad M. Ramli
Hak Asasi Manusia Aidir Amin Daud
Inspektur Jenderal
Staf Ahli
Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri Kabul Priyono
Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan F. Haru Tamtomo
Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan Agus Hariadi
Bidang Pengembangan Budaya Hukum Suhariyono A.R
Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Mamun
Badan/Pusat
Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih
Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Mualimin
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang Rantam Sariwanto
Kantor pusat
Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Situs web
http://www.kemenkumham.go.id/
Logo lama Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham, dahulu bernama "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly.

Fungsi[sunting | sunting sumber]

Kementerian ini memiliki fungsi:

  • Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
  • Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi kementerian
  • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia
  • Pelaksanaan pengawasan fungsional

Struktur organisasi[sunting | sunting sumber]

Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

  1. Sekretariat Jenderal
  2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
  3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
  5. Direktorat Jenderal Imigrasi
  6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
  7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
  8. Inspektorat Jenderal
  9. Badan Pembinaan Hukum Nasional
  10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
  11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
  12. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri
  13. Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
  14. Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan
  15. Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum
  16. Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia


Kantor wilayah[sunting | sunting sumber]

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas TerbukaLapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Referensi[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]