Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM (kadang disebut juga balsem) adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia menyambut kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013 pada jam 00.00.[1]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah mengadakan 2 bantuan untuk rakyat Indonesia, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dan Bantuan Siswa Miskin. Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini adalah penting untuk menyelamatkan fiskal negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. Dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), telah disepakati total dana ganti rugi kenaikan BBM bersubsidi sebesar 27,9 triliun rupiah.[2] Walaupun begitu, BLSM sering disebut masyarakat sebagai kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT).[3]

Kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai[sunting | sunting sumber]

Data BLSM yang tidak tepat sasaran dan tidak valid membuat BLSM seperti merupakan kelanjutan dari BLT.[3]

Permasalahan[sunting | sunting sumber]

Yang menerima bantuan[sunting | sunting sumber]

Dalam pelaksanaannya, eksekusi daripada BLSM ini menghadapi banyak masalah. Contoh masalahnya adalah banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tunai[4]. Beberapa warga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan ini, seperti orang yang telah meninggal[5]. Beberapa kalangan juga menilai BLSM ini tidak tepat, dan juga tidak merata. Gubernur Jakarta Joko Widodo, juga menyatakan bahwa bantuan langsung sementara masyarakat ini tidak merata, dan akan juga melakukan bantuan tunai untuk membantu rakyat miskin[6].

Berikut adalah kasus-kasus di mana bantuan BLSM salah sasaran:

  • Pada 25 Juni 2013, di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, Warkem, yang berusia 65 tahun, malah tidak menerima BLSM, padahal ia adalah janda yang hidup sebatang kara pada rumah yang berukuran 4 x 5 meter.[7]
  • Pada 25 Juni 2013, di Makassar. Sulawesi Selatan, sejumlah ibu-ibu yang menggunakan kalung, gelang, dan giwang emas malah menerima bantuan BLSM.[8] Tujuan ibu-ibu tersebut menerima bantuan BLSM bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, namun digunakan untuk bermewah-mewahan.
  • Pada 2 Juli 2013, di Bandung, Jawa Barat, Ayu, yang berusia 26 tahun, menerima bantuan BLSM, padahal ia sudah termasuk kategori orang yang sudah mampu.[9] Hal ini dapat dilihat dari kalung, cincin, dan anting-anting yang membaluti tubuh Ayu. Sementara itu, Atikah, menerima BLSM dengan tujuan membayar utang yang ditagihkan rentenir yang dibebankan padanya.[9]

Data yang Tidak Valid[sunting | sunting sumber]

Badan Pusat Statistik dijadikan kambing hitam atas penggunaan data Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang tidak mutakhir.

Salah satu dari penyebab tidak sampainya bantuan yang tepat sasaran adalah data yang tidak valid. Menurut Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), penggunaan data dari Badan Pusat Statistik yang bertahun 2011 disebabkan karena pemutakhiran dan survei membutuhkan waktu dan biaya mahal.[10] Selain itu pula, penggunaan data yang tidak valid membuat BLSM seperti kelanjutan dari BLT.[3]

Keluhan, protes dan demonstrasi[sunting | sunting sumber]

Lemahnya pengawasan pemerintah akan bantuan BLSM membuat sebagian warga yang berhak menerima bantuan BLSM malah tidak mendapatkan bantuan BLSM. Sementara itu, sebagian warga yang tidak berhak menerima bantuan BLSM malah mendapatkan bantuan BLSM. Oleh karena itu, terjadilah protes dan demonstrasi yang disebabkan oleh bantuan BLSM yang tidak tepat sasaran.

Berikut adalah protes dan demonstrasi yang terjadi karena bantuan BLSM yang tidak tepat sasaran:

  • Pada 25 Juni 2013, di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, Kepala Desa Rempoah mengaku banyak mendapat protes dari masyarakat yang menaruh perhatian terhadap Warkem.[7]
  • Pada 2 Juli 2013, di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagian warga merasa keberatan atas jumlah uang bantuan BLSM yang seharusnya mereka terima Rp300.000 malah dipotong sebesar Rp100.000 menjadi Rp200.000.[11] Mbah Parni, yang berusia 67 tahun, mengaku panitia desa memotong dana tersebut dengan alasan akan diberikan kepada warga miskin lain yang tak terdaftar sebagai penerima BLSM.[11] Mbah Parni mengaku berat dengan pemotongan itu. Namun ia terpaksa menyetujuinya, sebab, hal serupa juga dilakukan kepada seluruh warga yang mengantre pencairan dana BLSM di kantor pos setempat.


Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]