Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Logo BAPERTARUM-PNS

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil disingkat BAPERTARUM-PNS (sering disebut TAPERUM) adalah salah satu lembaga pemerintah non kementerian khusus untuk melayani bantuan Tabungan Perumahanan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sejarah[1][sunting | sunting sumber]

BAPERTARUM-PNS didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang "Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil", sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994. Latar belakang berdirinya BAPERTARUM-PNS, antara lain :

  1. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki rumah yang layak.
  2. Terbatasnya kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk membayar uangmuka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR
  3. Tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala tersebut yang merupakan kegotong-royongan di antara Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan kesejahteraan antara Pegawai Negeri Sipil.

Sejak didirikan tahun 1993 BAPERTARUM-PNS telah melakukan beberapa kebijakan dan upaya yang bertujuan untuk semakin meningkatkan kelayanannya kepada PNS.

Personalia[sunting | sunting sumber]

Struktur Organisasi BAPERTARUM-PNS[sunting | sunting sumber]

Inilah struktur organisasi BAPERTARUM-PNS :[2]

  1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
  2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
  3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
  4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Struktur Organisasi Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS[3][sunting | sunting sumber]

Struktur Organisasi Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS[4]
  • Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS: Ariev Baginda Siregar, MBA,.chFC
  1. Kepala Divisi Perencanaan Program dan Evaluasi: Drs. Eddy Pudjianto, M.Si
    1. Sub Divisi Program & Anggaran
      1. Kepala : Meiliana Simanjuntak, SE
      2. Staf :
        1. Eko Suryono, SE
        2. Dianto Nugroho, S.EI
    2. Sub Divisi Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data
      1. Kepala : Muhammad Abrori
      2. Staf :
        1. M. Kusuma Yudha A, S.MI
        2. Maddais Arman, S.Kom
        3. Eko Andi Permana, S.Kom
        4. Juhardi, ST
    3. Sub Divisi Monitoring dan Evaluasi
      1. Kepala : Endah Retnowati, S.Si, MM
      2. Staf : Drs. Rully Pribadi
  2. Kepala Divisi Umum: Dra. Reni Sudjati, M.Si
    1. Sub Divisi Umum
      1. Kepala: Aep Wahyudin, SE
      2. Staf :
        1. Laily P, A.Md
        2. Triyatmi, S.Pd
        3. Nia Fitrianti, A.Md
        4. Lidia Mambela, S.Pd
        5. Abdul Haris
        6. Selfa Mahrita
        7. Holidin
        8. Wahyudi
        9. Supriyati
        10. Nur Dwi Astuti
        11. Ngalim
        12. Reza Fahlevi
        13. Nico Aprianto
        14. Rizky Ramdani
        15. Agus Supriyadi
        16. Wakhidin
        17. Uja Komarudin Malik
        18. Ruddy Supriyadi
        19. Ali Surahman
        20. Purnomo
        21. Ngadimin
        22. Udet Saputra
        23. Kuswiyanto
    2. Sub Divisi Humas dan Protokol
      1. Kepala : Drs. Barik Gussaini
      2. Staf : Rio Djauhari, SE
    3. Sub Divisi Sumber Daya Manusia
      1. Kepala : Wahyu Riyadi, ST
      2. Staf :
        1. Yessi Fianti, SE
        2. Budi Harijanto
    4. Sub Divisi Hukum
      1. Kepala : Ferry Setiawan, SH
      2. Staf :
        1. R. Herman Purwanto, SH
        2. Astri Widyaningrum, SH
  3. Kepala Divisi Keuangan dan Penyaluran Dana: Ir. Edy Dharmawan, M. Bus
    1. Sub Divisi Administrasi Keuangan :
      1. Kepala: Yunita Panjaitan, SE
      2. Staf :
        1. Dini Handiyani, SE
        2. Nurjanah, SE
        3. Yuni Herniyati
        4. Ani Susanti, A.Md
    2. Sub Divisi Administrasi Penyaluran Dana :
      1. Kepala: Drs. Gatut D. Purwoko
      2. Staf :
        1. Harry Koestjahjari, SE
        2. Efi Nofianti, S.Kom
        3. Muhammad
        4. Mariani Dahlia, SE
        5. Riska Norma Y, S.Sos
        6. Haafidh Affandi, SE
        7. Ninuk Niasarati L, SE
        8. Djaya Irawan, SH
    3. Sub Divisi Administrasi Pengelolaan Data PNS :
      1. Kepala: Luky Arfiansyah, SE
      2. Staf :
        1. Is Aprianto, SE
        2. Toto Sugiarto, SE
        3. Yoernaldi, S.Sos
        4. Purwati, A.Md
        5. Supriyadi
  4. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) : Widianto Adiputra, Ir, Dipl.SE, M.Eng
    1. Sub Satuan Pengawasan Bidang Pelayanan Penyaluran Taperum-PNS
      1. Kepala : S. Heru Purwito, SH
      2. Staf :
        1. Marheni Br. P, SP
        2. Dewi Nari Ratih P, SE
    2. Sub Satuan Pengawasan Bidang Operasional
      1. Kepala : Drs. Ario B. Haryono, M.Si
      2. Staf : Ariska Purnamawati, SE

Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS[sunting | sunting sumber]

Susunan Dewan Pengawas :[5]

  • Ketua : Dr. Ir. Hazaddin Tende Sitepu, MM
  • Sekretaris : Ir. Handoko, MT
  • Anggota :
    1. Drs. Eko Sutrisno, M.Si.
    2. Ir. Jamil Ansari, SH., MM.
    3. Ir. Sri Hartoyo, Dipl, SE, ME.
    4. Dr. Iskandar Saleh, MCP, MA.

Layanan Bantuan[sunting | sunting sumber]

Bantuan Membangun (BM)[6][7][sunting | sunting sumber]

Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) Kredit Membangun Rumah (KMR) adalah bantuan yang diberikan kepada PNS dalam rangka membantu sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri yang dilakukan melalui fasilitas KMR.

Besarnya bantuan yang diberikan untuk masing-masing golongan yaitu :

  • Rp 1.200.000,- untuk PNS golongan I
  • Rp 1.500.000,- untuk PNS golongan II
  • Rp 1.800.000,- untuk PNS golongan III

Selain bantuan tersebut, PNS juga berhak memanfaatkan tambahan bantuan dana uang muka dengan bunga 6 % annuitas per-tahun yang harus dikembalikan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun, yaitu :

  • Rp 13.800.000,- untuk PNS golongan I
  • Rp 13.500.000,- untuk PNS golongan II
  • Rp 13.200.000,- untuk PNS golongan III

Total Bantuan yang diterima PNS adalah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Persyaratan umum BM[sunting | sunting sumber]

Syarat-syaratnya antara lain:[8][9]

  • PNS aktif golongan I,II, dan III
  • Memiliki masa kerja paling singkat 5 tahun
  • Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan TAPERUM-PNS
  • Belum memiliki rumah
  • Memiliki tanah yang dibuktkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah (sesuai peraturan bank pelaksana)

Persyaratan Pengajuan BM[sunting | sunting sumber]

Syarat-syaratnya antara lain:[10][11]

  • Mengisi formulir permohonan tambahan BM (dapat diperoleh melalui website www.bapertarum-pns.co.id) yang kemudian dimintakan rekomendasi kepada atasan langsung
  • Foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir
  • Surat Pernyataan belum memiliki rumah
  • Berkas dokumen pengajuan kredit lainnya yang dipersyaratkan oleh bank pelaksana

Mekanisme pengajuan BM[12][13][sunting | sunting sumber]

  • Proses pengajuan dilakukan melalui bank pelaksana yang telah bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS
  • Berkas dokumen pengajuan BM yang telah dilengkapi oleh PNS diajukan bersamaan dengan proses pengajuan KMR ke bank pelaksana
  • Bank pelaksana akan mencairkan dana BM setelah menyetujui permohonan Kredit Membangun Rumah (KMR) dan tambahan BM yang diajukan oleh PNS.

Bank pelaksana BM[sunting | sunting sumber]

Beberpa bank pelaksana :[14][15]

Bantuan Uang Muka (BUM)[16][sunting | sunting sumber]

Bantuan Uang Muka (BUM) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diberikan kepada PNS dalam rangka membantu uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui fasilitas KPR dengan besaran untuk masing-masing golongan :

  • Rp 1.200.000,- untuk PNS golongan I
  • Rp 1.500.000,- untuk PNS golongan II
  • Rp 1.800.000,- untuk PNS golongan III

PNS juga berhak memanfaatkan tambahan bantuan dana uang muka dengan bunga 6 % annuitas per-tahun yang harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu/tenor KPR, yaitu :

  • Rp 13.800.000,- untuk PNS golongan I
  • Rp 13.500.000,- untuk PNS golongan II
  • Rp 13.200.000,- untuk PNS golongan III

Total Bantuan yang diterima PNS adalah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Bantuan Uang Muka dan Tambahan Bantuan dana uang muka harus diambil secara bersamaan dalam satu paket yang tidak terpisahkan pada saat pengajuan KPR.

Persyaratan Umum BUM[sunting | sunting sumber]

Syarat-syaratnya antara lain:[17]

  • PNS aktif golongan I,II, dan III
  • Memiliki masa kerja minimal 5 tahun
  • Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan TAPERUM-PNS
  • Belum memiliki rumah

Persyaratan pengajuan BUM[sunting | sunting sumber]

Syarat-syaratnya antara lain:[18]

  • Mengisi formulir permohonan tambahan BUM (dapat diperoleh melalui website www.bapertarum-pns.co.id), kemudian dimintakan rekomendasi kepada atasan langsung
  • Foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK. Pangkat terakhir
  • Surat Pernyataan belum memiliki rumah (dilegalisir Lurah)
  • Berkas dokumen pengajuan kredit daari bank pelaksana

Mekanisme pengajuan BUM[19][sunting | sunting sumber]

  • Proses pengajuan dilakukan melalui bank pelaksana yang telah bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS
  • Berkas dokumen pengajuan BUM yang telah dilengkapi oleh PNS diajukan bersamaan dengan proses pengajuan KPR ke bank pelaksana
  • Bank pelaksana akan mencairkan dana BUM setelah menyetujui permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan tambahan BUM yang diajukan oleh PNS

Bank Pelaksana BUM[sunting | sunting sumber]

Sebagai Bank Pelaksana untuk Bantuan Uang Muka adalah Bank Tabungan Negara (BTN).[20]

Pengembalian Taperum[21][sunting | sunting sumber]

Pengembalian Tabungan merupakan pengembalian seluruh iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, kepada PNS yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, dimana selama dinas aktif nya belum pernah memanfaatkan bantuan.

Persyaratan Pengembalian Taperum[22][sunting | sunting sumber]

  • Mengisi formulir yang kemudian dimintakan rekomendasi oleh pejabat kepegawaian serta distempel instansi.
  • Foto kopy Kartu Pegawai (KARPEG) atau Kartu Identitas Pensiun (KARIP)
  • Foto kopy Surat Keputusan Golongan dimulai 1 (satu) tingkat dibawah tahun 1993, SK Perubahan Golongan, dan SK Pensiun.

Tambahan Persyaratan Pengembalian Taperum[23][sunting | sunting sumber]

  • Bagi yang pengurusannya diwakilkan : Membawa Surat Kuasa (Asli) bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak.
  • Bagi yang pensiun sebelum 1 Juli 2003 : Membawa voucher asli pembayaran pensiun tipe 310 dari PT. Taspen yang memperlihatkan perincian pembayaran Taperum, berikut fotocopynya.
  • Bagi yang meninggal dunia :
  1. Foto kopi KTP ahli waris
  2. Foto kopi 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji (SKPP).
  3. Surat Keterangan Kematian dari Camat setempat.
  4. Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat setempat.

Prosedur pencairan dana Pengembalian Taperum[24][sunting | sunting sumber]

  • PNS yang pensiun atau ahli waris atau yang diberi kuasa, mengambil formulir Pengembalian Tabungan dikantor Bank BRI atau BKD atau Bagian Kepegawaian di Instansi masing-masing atau download di website Bapertarum-PNS.
  • Mengisi formulir Pengembalian Tabungan dan kemudian meminta rekomendasi serta stempel dari pejabat kepegawaian.
  • Formulir Pengembalian Tabungan yang sudah diisi lengkap beserta berkas kelengkapannya dibawa ke kantor Cabang Bank BRI terdekat.
  • Pencairan dana tabungan perumahan PNS dilakukan di kantor Bank BRI.

Perhitungan dan besaran iuran dana Pengembalian Taperum[sunting | sunting sumber]

Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan, yaitu :[25]

  • Golongan I : Rp 3.000,-
  • Golongan II : Rp 5.000,-
  • Golongan III : Rp 7.000,-
  • Golongan IV : Rp10.000,-

Perhitungan tersebut dilakukan sejak 1 Januari 1993 sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain.

Sekretariat BAPERTARUM-PNS[26][27][sunting | sunting sumber]

  • Alamat : Wisma Iskandarsyah Blok B2-B3,C3, Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kav.12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, PO BOX 6666/JKTM 12700
  • Telepon : 021-72797085; 021-72797087; 021-72797089
  • Fax : 021-72797086
  • Situs : www.bapertarum-pns.co.id
  • E-mail: humas@bapertarum-pns.co.id

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Sejarah Bapertarum di situs resmi Bapertarum-PNS
  2. ^ Struktur organisasi Bapertarum di situs resmi Bapertarum-PNS
  3. ^ Struktur organisasi 2 Bapertarum di situs resmi Bapertarum-PNS
  4. ^ Struktur organisasi 2 Bapertarum di situs resmi Bapertarum-PNS
  5. ^ Susunan Dewan Pengawas Bapertarum-PNS di situs resmi Bapertarum-PNS
  6. ^ Bantuan membangun di situs resmi Bapertarum-PNS
  7. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  8. ^ Bantuan membangun di situs resmi Bapertarum-PNS
  9. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  10. ^ Bantuan membangun di situs resmi Bapertarum-PNS
  11. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  12. ^ Bantuan membangun di situs resmi Bapertarum-PNS
  13. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  14. ^ Bantuan membangun di situs resmi Bapertarum-PNS
  15. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  16. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  17. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  18. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  19. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  20. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  21. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  22. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  23. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  24. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  25. ^ Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo
  26. ^ Situs Bapertarum-PNS
  27. ^ alamat Bapertarum-PNS

Pranara luar[sunting | sunting sumber]