Badan hukum milik negara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Badan Hukum Milik Negara)
Langsung ke: navigasi, cari

Badan hukum milik negara, disingkat BHMN, merupakan suatu bentuk badan hukum perguruan tinggi di Indonesia yang ada pada tahun 1999 hingga berakhir pada tahun 2012. Saat ini, status perguruan tinggi eks BHMN telah menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

BHMN awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat nonprofit meski berstatus sebagai badan usaha. Status BHMN diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999.[1] Perguruan tinggi pertama yang ditetapkan sebagai BHMN adalah Universitas Indonesia.

Pada tahun 2009, bentuk BHMN digantikan dengan badan hukum pendidikan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. UU tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Status tersebut pun kemudian tidak bertahan lama, karena begitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diterbitkan dan berlaku, seluruh perguruan tinggi eks BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.[2]

Daftar[sunting | sunting sumber]

Sampai dengan saat terakhirnya, ada 7 perguruan tinggi BHMN yaitu:

Seluruh perguruan tinggi eks BHMN ini kemudian akan dikembalikan statusnya menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan masa transisi pengalihan status hingga tahun 2013. Pada tahun 2012, 2 perguruan tinggi eks BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:

  • Universitas Pendidikan Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012.[3]
  • Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012.[4]

Seiring dengan penetapan status perguruan tinggi negeri badan hukum untuk perguruan tinggi eks BHMN, pada tahun 2013 pemerintah menetapkan statuta perguruan tinggi negeri badan hukum untuk:

  • Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
  • Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013.
  • Institut Pertanian Bogor, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013.
  • Universitas Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013.

Referensi[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]