Auditorat Utama Keuangan Negara VI

Auditorat Utama
Keuangan Negara VI
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Auditorat Utama; Keuangan Negara VI ; Badan Pemeriksa Keuangan; Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan BPK RI Tahun 2022
Susunan organisasi
Anggota VI BPK RI	Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA, CFrA
Auditor Utama	Laode Nusriadi S.E., M.Si., CA , Ak, CSFA, CFrA, ACPA, FCPA
Kepala Sekretariat	Iswani S.E., M.Ak., Ak.
Kepala
Auditorat VI.A	Thomas Ipoeng Andjar Wasita S.E., M.M., CSFA
Auditorat VI.B	Suparwadi SE, M.M., Ak.
Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan	Dwi Sabardiana S.E., M.A., CFrA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ade Iwan Ruswana S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Slamet Riyadi S.E., M.M., CA., Ak., CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	Wahyu Priyono S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	M. Ali Asyhar S.E., Ak., CSFA, CA
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Rahmadi S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	Agus Priyono S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	Ruben Artia Lumbantoruan M.Si, Ak., CA, ACPA, CSFA, ERMAP, CDCP, CertDA, CFrA, CSCU
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	Hery Ridwan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	Dr. Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	Binsar Karyanto p. S.T., M.M., CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Maluku	Hery Purwanto S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	Marius Sirumapea S.E., M.Si., Ak.
BPK Perwakilan Provinsi Papua	Dr., Ir. Martuama Saragi S.T., M.M., CSFA, IPU
BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	Patrice Lumumba Sihombing S.E., M.M., Ak., CSFA, CA
BPK Perwakilan Provinsi Bali	-
Kantor pusat
	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Situs web
	http://bpk.go.id/id

Auditorat Utama Keuangan Negara VI (disingkat AKN VI) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK. AKN VI dipimpin oleh seorang Auditor Utama.^[1]

Tugas dan fungsi[sunting | sunting sumber]

Tugas[sunting | sunting sumber]

AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.^[1]

Fungsi[sunting | sunting sumber]

Dalam melaksanakan tugas, AKN VI menyelenggarakan fungsi^[1]:

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VI dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
perumusan rencana kegiatan AKN VI berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN VI;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VI maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI;
penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
penyiapan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;
penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN VI yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan;
pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas AKN VI;
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Struktur Organisasi[sunting | sunting sumber]

Struktur organisasi AKN VI terdiri dari^[1]:

Auditorat VI.A[sunting | sunting sumber]

Auditorat VI.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Auditorat VI.B[sunting | sunting sumber]

Auditorat VI.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan[sunting | sunting sumber]

Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI.

Sekretariat AKN VI[sunting | sunting sumber]

Sekretariat AKN VI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup AKN VI.

Perwakilan BPK RI di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua[sunting | sunting sumber]

Perwakilan BPK RI di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua antara lain:

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Referensi[sunting | sunting sumber]

^ ^a ^b ^c ^d Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

[Keputusan_BPK_Nomor_3/2014-1] Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

[1]