Akil Mochtar

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Dr. H.
M. Akil Mochtar
S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke-3
Masa jabatan
3 April 2013 – 5 Oktober 2013[1]
Didahului oleh Mahfud MD
Digantikan oleh Hamdan Zoelva
Hakim Konstitusi Republik Indonesia
Masa jabatan
1 April 2008 – 5 Oktober 2013
Wakil Ketua Komisi III DPR Republik Indonesia
Masa jabatan
2004 – 2006
Anggota DPR Republik Indonesia
Masa jabatan
1999 – 2004, 2004 – 2009
Informasi pribadi
Lahir 18 Oktober 1960 (umur 54)
Bendera Indonesia Putussibau, Kalimantan Barat, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Suami/istri Ratu Rita
Alma mater Universitas Panca Bhakti, Universitas Padjajaran
Pekerjaan Pengacara, Hakim Konstitusi
Agama Islam
Sosial media
Situs web akilmochtar.com

Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. (lahir di Putussibau, Kalimantan Barat, 18 Oktober 1960; umur 54 tahun)[2] adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004, dan kemudian terpilih lagi untuk periode 2004-2009, juga sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM dan keamanan) periode 2004-2006.[3] Akil bergabung menjadi Hakim Konstitusi pada tahun 2008, dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada bulan April 2013 menggantikan Mahfud MD.[4] Namun karena terbukti terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus penyuapan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Banten, dia diberhentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Oktober 2013.

Biografi[sunting | sunting sumber]

Muhammad Akil Mochtar lahir di Putussibau, Kalimantan Barat, pada tanggal 18 Oktober 1960. Setelah menyandang gelar Sarjana Hukum, Akil menjalani profesi sebagai seorang pengacara. Pada tahun 1998, Akil bergabung dengan Partai Golongan Karya dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004 mewakili daerah pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan perolehan 85 persen suara. Ia menjadi anggota DPR RI di Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Akil kemudian terpilih lagi sebagai anggota DPR untuk periode 2004-2009, sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan).[5]

Pada tahun 2008, bersamaan dengan dibukanya pendaftaran calon Hakim Konstitusi, Akil juga ikut mendaftar dan terpilih sebagai Hakim Konstitusi. Pada bulan April 2013, Akil terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Mahfud MD. Karena telah menjabat sebagai Ketua MK, sebagai Hakim Konstitusi, masa jabatan Akil berakhir pada tanggal 16 Agustus 2013. DPR kemudian memperpanjang masa jabatannya untuk periode kedua (2013-2018) sebagai Hakim Konstitusi. Ia diberhentikan sebagai ketua MK pada tanggal 5 Oktober 2013 terkait dengan kasus penyuapan sengketa Pilkada.[4]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

  • SD Negeri I Putussibau
  • SD Negeri II Putussibau
  • SMP Negeri 2 Singkawang
  • SMA Muhamadiyah Pontianak
  • S1 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak
  • S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung
  • S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung

Pekerjaan[sunting | sunting sumber]

  • Anggota DPR RI (1999-2004)
  • Anggota DPR RI (2004-2009)
  • Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM dan keamanan) (2004-2006)
  • Anggota Panitia Ad Hoc I dan II MPR RI
  • Kuasa Hukum DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi
  • Ketua Pansus RUU
  • Hakim Konstitusi (2008-2013)
  • Ketua Mahkamah Konstitusi (2013)

Karya tulis[sunting | sunting sumber]

  • Memberantas Korupsi, Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi (2006)
  • Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (2009)

Kasus penyuapan sengketa Pilkada[sunting | sunting sumber]

Pada Rabu, 2 Oktober 2013, Akil ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jakarta terkait dugaan menerima suap dalam penanganan gugatan pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten[6]. Esok harinya, ia dan 5 orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK[7]. Kelima orang tersebut salah satunya Chairun Nisa, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bupati Gunung Mas Hambit Bintih, seorang pengusaha bernama Tubagus Chaeri Wardana yang juga adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Pada saat melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil di gedung Mahkamah Konstitusi, penyidik KPK menemukan narkoba dan obat kuat.[8] Barang bukti itu langsung diserahkan ke pihak kepolisian dan ditangani pihak BNN.

Pada 5 Oktober, setelah menggelar pertemuan dengan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi memberhentikan Akil Mochtar dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi.

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Didahului oleh:
???
Wakil Ketua Komisi III DPR
2004-2006
Diteruskan oleh:
???
Didahului oleh:
Mohammad Mahfud
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2013 - 5 Oktober 2013
Diteruskan oleh:
Hamdan Zoelva